Bagaimana jika KPK Dipimpin oleh Perempuan?

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, mengatakan, musuh yang harus dihadapi oleh KPK ke depan terlalu banyak. Dengan kondisi ini, ia menilai, wacana agar KPK dipimpin oleh perempuan tidak terlalu tepat. Menurut dia, meski ada alasan kesetaraan gender, perempuan dianggap kurang kuat menghadapi terpaan dari luar untuk memimpin KPK.

"Koruptor itu musuh besar sehingga harus perang. Dalam hal tertentu perempuan tidak bisa menyaingi laki-laki, itu persoalannya," ujar Abdullah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Abdullah mengatakan, dalam hal tertentu perempuan memang lebih unggul dibandingkan laki-laki, di antaranya dari sisi kecermatan dan ketelitian. Namun, menurut dia, memimpin KPK bukan tugas yang mudah bagi perempuan.

"Ini yang dipilih bukan presiden, menteri, atau bukan gubernur dan rektor. Yang dipilih komandan perang," kata Abdullah.

Abdullah mengatakan, kondisi KPK saat ini sangat keras. Jika keadaan KPK dan lembaga negara lainnya sudah mereda, kemungkinan KPK akan siap dipimpin oleh para srikandi.

Hingga Jumat (19/6/2015) sore, pendaftar telah mencapai 182 orang, 11 di antaranya perempuan. Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Supra Wimbardi mengaku prihatin dengan sedikitnya jumlah perempuan yang mendaftar. Ia pun mendorong agar para perempuan Indonesia yang merasa memenuhi kriteria untuk itu, tidak segan mendaftarkan diri.

"Saya rasa banyak perempuan yang memiliki kemampuan dan kapasitas sesuai dengan kriteria pimpinan KPK," kata Supra.

Supra Wimbardi berharap sampai dengan penutupan pendaftaran pada 24 Juni 2015 mendatang, jumlah pendaftar perempuan semakin bertambah.