LONCENG KEMATIAN PARTAI PENGUASA DI PILPRES 2019

Ora mangan nongkone, kenek pulute (tidak ikut makan buah nangkanya, tapi terkena getahnya). Peribahasa Jawa ini tampaknya sangat relevan untuk menggambarkan situasi di tubuh partai penguasa PDIP pasca gelaran Pilkada DKI.

Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyeret partai bermoncong putih itu terjerembab dalam kubangan lumpur hitam. Totalitas PDIP dalam memperjuangkan Ahok dengan begitu getol tanpa disadari berdampak serius terhadap partai pemenang pemilu 2014 silam tersebut.

Keukeuh melindungi Ahok yang berstatus sebagai tersangka kasus penistaan agama membuat PDIP mengalami penurunan elektabilitas yang sangat tajam.

Abrasi Suara

Merujuk pada hasil Pilkada 2017 yang diadakan serentak secara nasional, dengan mengejutkan PDIP mengalami kekalahan telak di beberapa daerah. Di Banten misalnya, partai besutan Megawati ini yang diprediksi bisa menang mudah ternyata kalah telak. Pun demikian dengan Pilkada DKI.

Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) suara PDIP juga mengalami penurunan tajam. Dari lima kabupaten di DIY, hanya Kulonprogo saja yang masih menjadi basis terbesar PDIP. Sedangkan untuk daerah-daerah yang sebelumnya menjadi kantong-kantong suara PDIP seperti Gunung Kidul, Bantul dan Sleman justru mengalami abrasi suara.

Fenomena melemahnya gelombang suara PDIP di beberapa daerah ini mengindikasikan bahwa pengaruh Ahok Effeks sukses membuat partai penguasa ini kelimpungan. Menurunnya elektabilitas PDIP merupakan lonceng ‘kematian’ terhadap nasib partai moncong putih dalam menghadapi hajatan akbar 2019 mendatang.

Selain terpapar kasus Ahok, praktik korupsi para pejabat dari PDIP seperti Bupati Klaten juga turut mempengaruhi mengapa kepercayaan publik terhadap partai ini menurun. Ironisnya, dalam kasus Ahok, PDIP justru lebih memilih bertaruh dengan seseorang yang sebenarnya tidak memiliki garis nasab atau sanad yang shiheh dengan partai pengusung itu sendiri. Secara struktural jelas Ahok bukanlah kader dan sedikitpun tidak ada irisan dengan PDI-P, tapi entah mengapa Presiden Jokowi dan Megawati begitu membabi-buta dalam melindungi sosok Ahok hingga harkat dan martabat partai menjadi tumbal. Pertanyaannya siapakah Ahok ini, yang membuat Jokowi dan Megawati begitu termehek-mehek? Bahkan pasca gagal melaju di Pilkada DKI, rumor berhembus bahwa presiden Jokowi telah menggaransi posisi Ahok untuk menggantikan Mendagri, sekalipun ia berstatus sebagai ‘napi’? Entahlah, hanya Jokowi dan Mega yang tahu.

Read More

LANGKAH SEDERHANA  MEMAJUKAN ACEH

Aguswandi, seorang Diaspora Aceh yang bekerja di United Nations (PBB) memberikan masukan kepada Bapak Irwandi Yusuf selaku Pemenang Pilgub Aceh yang lalu. Ada dua sektor yang harus mendapat perhatian dan digarap oleh pemerintah Aceh, yaitu sektor ekonomi dan sektor pendidikan. 

A. Sektor Ekonomi

1. Mengirimkan pemuda-pemuda Aceh bekerja di luar negeri untuk menimba pengalaman, pada industri-industri kecil dengan pengalaman kerja yang nyata sehingga membuat  mereka mandiri. Bisa dibuat program 1 orang - 1 kampung - 1 tahun, artinya setiap tahun bisa dikirimkan seorang pemuda Aceh mewakili kampungnya masing-masing. Pemprov Aceh bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan sebagainya.
2. Perbanyak dirikan industri kecil yang mampu berkoneksi dengan industri besar Asia, jangan dirikan industri besar karena akan kalah dengan industri yang telah ada yang butuh pengelolaan sangat profesional, untuk hal ini Aceh bisa meniru Turki.
3. Genjot habis-habisan industri pariwisata, masyarakat dibantu untuk turut berperan aktif dan langsung merasakan dampak ekonominya, jadi bukan hanya hotel-hotel mewah yang merasakan dampaknya.
4. Perbanyak lembaga pendidikan tenaga skill, seperti perawat, perbengkelan, programmer komputer dan sebagainya dengan syarat harus menguasai bahasa internasional, minimal bahasa Inggris.
5. Dirikan info-info tenaga kerja di kabupaten-kota yang menghimpun kesempatan dan peluang kerja di Indonesia dan internasional, bukan hanya peluang sempit di Aceh.
6. Perbaiki dan perkuat industri-industri pertanian, kelola dengan baik dan organisir dari produksi sampai pemasaran.

B. Sektor Pendidikan

1. Perkuat penguasaan bahasa Inggris di sekolah dan universitas di Aceh sehingga tamatannya mampu bersaing dengan lulusan dari Malaysia, Singapura atau Filipina di bursa kerja internasional.
2. Dirikan dan perbanyak lembaga pendidikan luar sekolah yang terbuka bagi siapa saja dengan fokus ilmu praktis, ilmu agama, seni budaya dan sebagainya.
3. Dirikan perpustakaan yang lengkap dan megah serta terbuka 24 jam.
4. Genjot lagi pengiriman mahasiswa Aceh belajar ke luar negeri dengan fokus menimba ilmu yang lebih praktis dan diaplikasikan.
5. Buat website pendidikan yang berisi buku-buku yang bisa didownload gratis oleh siapa saja.
6. Dirikan pusat-pusat pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Arab di setiap kecamatan sehingga dalam waktu 5 tahun diharapkan sebagian orang Aceh mampu menguasai 3 bahasa.

Read More

MUI : Pemerintah Jangan Berikan Kewenangan Terlalu Luas untuk Densus 88

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Baharun mengatakan, rencana perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebaiknya tidak memberikan kewenangan yang begitu besar pada Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

Menurut Baharun, saat ini kewenangan Densus 88 perlu dikontrol sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti peristiwa salah tangkap atau terduga teroris yang mati sebelum diadili.

"Sudah banyak korban terduga teoris, belum sempat diadili, tapi sudah mati lebih dulu," ujar Baharun seusai menjadi pembicara diskusi di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).

Baharun tidak setuju apabila aparat penegak hukum menggunakan cara kekerasan seperti pada masa Orde Baru. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, jangan sampai melahirkan kekerasan baru.

Pemerintah harus memikirkan secara efektif dalam melakukan perubahan agar aparat hukum menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. "Menurut saya mekanisme hukumnya sudah memadai, hanya saja perilaku aparatnya yang harus dibenahi," kata Baharun.

Ia mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kapolri dan DPR agar Densus 88 tidak bertindah sewenang-wenang. "Nyawa manusia jangan dijadikan mainan. Kalau begini caranya kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin menurun. Ini benar gak teroris, jangan-jangan hanya rekayasa," kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa UU Antiterorisme juga harus sejalan dengan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Read More

Didesak Buka Dokumen Kereta Cepat, Menteri BUMN: Salah Alamat!

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno menilai desakan sejumlah pihak agar dirinya membuka dokumen mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah alamat. 

Menurut Rini, dirinya tidak mempunyai kewenangan membuka dokumen proyek kereta cepat lantaran skema proyek tersebut bersifat business to business (B2B). 

"Tidak bisa, karena itu business to busines. Gak bisa ke saya," kata Rini, dijumpai usai peresmian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) diKelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Minggu (07/02/2016) siang. 

Proyek kereta cepat yang digarap oleh PT kereta cepat Indonesia China (KCIC), juga terdapat konsorsium BUMN didalamnya. 

Rini menilai, proyek tersebut murni kerja sama bisnis antarperusahaan. Oleh sebab itu, berlaku kerahasiaan terhadap sejumlah kesepakatan yang dibuat antara konsorsium BUMN dengan pengusaha China. 

"kereta cepat itu selama nanti prosesnya sudah benar (silahkan). Tapi yang harus ditekankan itu tidak terlepas PT KCIC ini adalah perusahaan swasta. Bahwa BUMN itu punya saham disitu, tetap sebagai perusahaan. Itu tentunya ada rahasia perusahaan yang dijaga," jelas dia. 

Rini mempersilahkan jika pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator bermaksud membuka dokumen kereta cepat tersebut. 

"Tetapi bahwa ini di cek mengenai modalnya dari BUMN atau proyeknya sendiri, silahkan. Kemenhub sebagai regulator itu silahkan saja," tegas dia. 

Sebelumnya, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengaku, akan mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait dokumen proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 

Dia mengatakan, MTI meminta kepada dua menteri tersebut untuk membuka dokumen mengenai proyek kereta cepat ke publik. 

Dengan begitu, tidak hanya masyarakat umum, tapi juga para investor dapat mengambil sikap terkait pembangunan proyek kereta cepat sepanjang 142 kilometer tersebut.

Read More

PKS Tagih Penjelasan Jokowi soal Kereta Cepat

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menagih janji Presiden Joko Widodo yang mengaku akan menjelaskan secara rinci terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Hidayat merasa banyak masalah dalam proyek yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut sehingga penjelasan Presiden sangat diperlukan.

"Katanya akan menjelaskan dalam satu minggu. Ini satu minggu sudah lewat belum ada penjelasan dari beliau," kata Hidayat di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Hidayat mengingatkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menghabiskan dana hingga Rp 76 Triliun. BUMN Indonesia juga bekerjasama dengan BUMN China untuk mengerjakan proyek ini. 

Oleh karena itu, pengerjaan proyek harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, menurut Hidayat, yang terjadi justru sebaliknya.

"Sangat aneh proyek yang sudah ditandatangani dan di-groundbreaking oleh Presiden ternyata amdalnya belum selesai, perijinannya belum kelar. Hal yang seperti ini kan harus dikritisi," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Hidayat meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek ini sebelum semua permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu. Proyek ini, kata Hidayat, tak boleh dipakasakan hanya karena Presiden sudah meresmikannya. 

"Kalau ada yang kurang tepat mundur dulu, koreksi semuanya. Sesuai aturan hukum," ucapnya.

Presiden sebelumnya mengaku ingin menjelaskan rincian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada pekan ini.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/1/2016). 

"Nanti semuanya akan disampaikan detail dan rinci dari awal sampai akhir," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, proyek kereta cepat telah melalui pembahasan mendalam selama beberapa kali.

Karena itu, proses pencanangan pembangunan atau ground breaking telah dilakukan pada 21 Januari 2016 di Bandung Barat, Jawa Barat. 

"Mengenai biaya, semuanya, mungkin minggu depan akan disampaikan secara teliti detail," ujarnya.

Read More

Mantan Pimpinan KPK: "Ngaco", Hukum Sudah Tidak Jelas di Kasus Novel

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Pangabean tidak habis pikir dengan proses hukum yang terjadi terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Setelah sempat bersikeras melanjutkan perkara dugaan penganiayaan yang menjerat Novel, kejaksaan tiba-tiba saja menarik berkas perkara yang sudah sampai di pengadilan. Pengadilan Negeri Bengkulu bahkan sudah menjadwalkan sidang perdana Novel dilakukan pada 16 Februari dan sudah disiapkan majelis hakimnya.

"Saya nggak ngerti lagi. Sudah tidak benar, ngaco! Ini sudah main-main, bukan hukum lagi dan sudah merusak administrasi yang seharusnya dilakukan kejaksaan," ujar Tumpak. 

Tumpak mengungkapkan, sejak awal, para mantan pimpinan KPK dan publik sudah bersuara agar kepolisian menghentikan penyidikan terhadap Novel karena diduga merupakan kriminalisasi.

Namun, kepolisian tetap meneruskan penyidikannya hingga akhirnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Di kejaksaan, lanjut Tumpak, seharusnya ada proses pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa semua alat bukti cukup.

Apabila tidak cukup bukti, kejaksaan sebenarnya bisa surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKP3) sebelum pelimpahan surat dakwaan ke pengadilan. Desakan agar kejaksaan menghentikan penuntutan pun juga terdengar dari publik.

Akan tetapi, hal tersebut lagi-lagi tidak dilakukan kejaksaan. Kejaksaan tetap menyerahkan berkas dakwaan beserta barang bukti pada 29 Januari lalu ke Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pengadilan kemudian sudah menetapkan lima majelis hakim dan jadwal sidang perdana pada 16 Februari. Sebelum sidang Novel digelar, kejaksaan tiba-tiba menarik berkasnya kembali. 

"Sebelum dilimpahkan ke pengadilan, kejaksaan bisa menghentikan penuntutan. Kalau sudah dilimpahkan seperti ini, ditarik kembali, tidak ada prosedurnya. Apakah kejaksaan akan perbaiki dakwaannya, nggak ada ini. Aneh, tidak pernah terjadi sebelumnya," kata Tumpak.

Menurut dia, apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan, kejaksaan tidak bisa lagi menarik berkas dakwaan, apalagi sudah ditetapkan jadwal sidang. Dalam kondisi sepeti itu, hanya hakim yang bisa menentukan apakah Novel terbukti bersalah atau tidak. 

Tumpak pun menantikan kejelasan status hukum terhadap Novel. Pasalnya, dia melihat semua prosedur yang ada sudah tidak sesuai.

Read More

Ojek Unik di Tasikmalaya

Jasa ojek di Indonesia bukanlah hal baru. Apalagi kini muncul gempuran ojek berbasis aplikasi, nama ojek pun semakin melambung dan menjadi peluang usaha yang cukup menggiurkan.

Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ojek juga menjadi salah satu kebutuhan transportasi. Namun di sini jauh lebih 'ekstrem'. Satu kendaraan ojek sekaligus mengangkut sembilan orang.

Ya, ini bukan ojek biasa. Ojek modifikasi ini dikenal dengan sebutan ojek palang. Yakni dengan memasang palang sederhana di kiri kanan motor yang fungsinya akan dijadikan tempat duduk penumpang.

Sebab itu dengan palang, maka satu motor bisa mengangkut hingga sembilan orang atau beban angkut hingga 500 kilogram.

Kepiawaian pengojek menjadi penting. Sebab untuk menjaga keseimbangan ketika mengantarkan penumpangnya menjadi garansi bagi para pengojek untuk menjajakan diri.

Read More

Mereka Kini Tidak Shalat Lagi

Suasana Youth Centre Sleman yang dipakai untuk penampungan warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tampak ramai. Meskipun hanya 248 orang eks Gafatar yang ditampung, tapi banyak pula aparat keamanan dari kepolisian maupun tentara. Juga banyak pegawai dinas sosial dan dinas terkait, juga petugas kesehatan dan Taruna Tanggap Bencana. 

Ada yang berbeda di masjid yang ada di lokasi itu. Saat azan berkumandang, lalu salat berjemaah, hanya para petugas saja yang menunaikan salat. Dari ratusan anggota eks Gafatar itu hanya satu yang ikut dalam salat. Begitu pula di aula penampungan, tidak tampak yang menunaikan salat.

"Mayoritas mereka muslim, kan. Kami mengamati, hanya satu yang ikut salat," kata Kepala Seksi Bantuan Kesejahteraan Bencana Alam Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Sigit Alfianto, Minggu, 31 Januari 2016.

Tidak hanya dalam sekali waktu salat saja. Namun setiap salat lima waktu hanya satu orang dari ratusan anggota eks Gafatar yang ikut dalam salat, baik berjemaah atau salat sendiri. Padahal jarak masjid dengan aula penampungan sangat dekat, hanya beberapa langkah. Karena terletak di tengah Youth Center. 

Perlengkapan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menampung para eks Gafatar sudah bisa dibilang lengkap. Dari tempat tidur hingga keperluan mandi, cucu, kakus (MCK) pun lengkap. Dapur umum selalu siap. Petugas kesehatan juga siap menangani jika ada yang mengeluh sakit.

"Tapi ada yang bilang kaliren (sangat kelaparan) dan itu dimuat di koran. Anda tahu sendiri makanan berlimpah. Tidak hanya untuk mereka, petugas juga kami sediakan. Mosok ada yang kaliren," kata Sigit.

Salah satu bukti lagi eks anggota Gafatar tidak salat meskipun muslim diakui oleh Heru Alfian, salah satu warga yang ikut eksodus ke Kalimantan Barat. Namun ia tidak mau mengungkapkan alasan tidak salat lagi.

Namun, orang tuanya mengakui, setelah ikut Gafatar anaknya itu tidak salat lagi. Padahal sebelumnya tergolong rajin salat dan beribadah. "Dulu dia pernah ikut Gafatar. Tapi kami mengira susah keluar," kata Ningsih, orang tua Heru, yang menjenguk di Youth Centre.

Awalnya, ia bercerita, anaknya itu minta uang Rp 5 juta untuk bertani menanam bawang merah di daerah Godaan, Sleman. Ternyata ia berangkat ke Kalimantan pada 23 Desember 2015 dengan menggunakan kapal laut. "Istrinya tidak boleh bawa mukena," katanya sangat sedih.

Heru yang masih mengenali Tempo karena sudah lama kenal menyapa duluan. Ternyata ia mengaku sudah tidak salat lagi. Namun tidak mau mengungkapkan alasannya. Namun ia mengaku memang ikut eksodus ke Mempawah, Kalimantan Barat, untuk bertani. "Ada koordinatornya saat berangkat," katanya sambil terburu masuk ke penampungan lagi.

Read More

Partai PPP Merapat ke Pemerintah

Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar, kini giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merapat ke pemerintah. Melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II PPP di Bogor dihasilkan keputusan bahwa Partai Kabah akan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Rapimnas memutuskan PPP masuk dalam koalisi pendukung pemerintah dengan ikhlas," kata Sekretaris Jenderal PPP Achmad Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Sabtu 30 Januari 2016.

Dimyati menjelaskan keputusan ini diambil atas suara bulat 33 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP yang hadir dalam rapimnas.

"Ini juga sesuai fatwa Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair," tambahnya.

Anggota Komisi I tersebut menambahkan hasil dari Rapimnas PPP juga meminta Djan Faridz segera merangkul semua kubu termasuk kubu Muhammad Romahurmuziy yang sempat pecah dengan Djan Faridz.

PPP dalam waktu dekat akan menyelenggerakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai langkah penyelenggaraan Muktamar luar biasa partai.

"Mukernas Februari. Mukernas akan undang presiden dan wakil presiden. Nanti mukernas ada keinginan bersama untuk muktamar luar biasa. Muktamar dipercepat," tutup Dimyati.

Pernyataan PPP tersebut makin menambah koalisi partai yang mendukung pemerintah. Belakangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga cenderung mendukung pemerintah sebagaimana diisyaratkan Presiden PKS, Sohibul Iman beberapa saat lalu.

Read More

VIRUS ZIKA

Pada tahun 1947 para ilmuwan meneliti demam kuning yang dialamioleh monyet rhesus di Hutan zika dekat Afrika Timur, Virus Zika dalam bahasa inggris di sebut zika virus adalah anggota dari Flaviviridae virus keluarga dan Flavivirus genus, Penyakit yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Gejala yang paling umum dari penyakit virus Zika adalah demam,  nyeri sendi, dan ditambah mata menjadi merah.

Penyakit ini sepertinya hal biasa karena orang akan anggap melihat gejala seperti penyakit ringan, namun perludi waspadai jika gejala-gejala gejala itu berlangsung sampai satu minggu maka Penyakit tersebut harus dan perlu membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit.

Awal dari penyakit ini disebut demam zika tercatat sejak tahun 1950 lalu, dan mereka berkembang biak pada garis khatulistiwa sempit dari Afrika ke Asia, namun Pada tahun 2014 bahwa virus zika menyebar ke arah timur melintasi Samudera Pasifik ke Polinesia Prancis, lalu Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan, di mana wabah penyakit dari nyamuk ini berkembang. Pada bulan Januari 2016 US Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit  menerbitkan panduan perjalanan di negara yang terkena dampak, termasuk penggunaan tindakan pencegahan ditingkatkan, dan pedoman untuk wanita hamil termasuk mempertimbangkan perjalanan menunda.

Pemerintah atau lembaga kesehatan mengeluarkan peringatan perjalanan ke Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, dan Jamaika Penyakit virus zika hampir mirip dengan demam berdarah, maka untuk mengatasinya diperlakukan istirahat yang banyak dan konsumsi itamin sesuai anjuran dokter, jika sudah terjangkit bisa mengakibatkan kematian.

Pada 2016 tidak ada vaksin atau obat pencegahan tersedia. Gejala dapat diobati dengan parasetamol (asetaminofen), sedangkan aspirin dan lainnya obat anti-inflamasi Data menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir dari ibu yang mengalami infeksi virus Zika selama trimester pertama kehamilan berada pada peningkatan risiko microcephaly,  Pada bulan Desember 2015 diduga bahwa infeksi transplasenta janin dapat menyebabkan microcephaly dan kerusakan otak. 

Read More

E-KTP BERLAKU SEUMUR HIDUP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berlaku seumur hidup, selama pengenal identitas tersebut belum rusak. Meski pada E-KTP tertera tanggal masa berlaku.

"Karena E-KTP tersebut masih tetap bisa digunakan, meski di dalam kolom berlaku terdapat tanggal kadaluarsanya," kata Tjahjo, Kamis 28 Januari 2016.

Untuk itu, menurut Tjahjo, masyarakat tidak perlu mengurus perpanjangan masa berlaku kartu identitas tersebut, saat masa berlakunya telah habis. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 64 ayat 7 a, yakni warga yang masa berlaku KTP elektroniknya habis, selama itu tidak rusak, tidak usah melakukan perpanjangan dan berlaku seumur hidup.

"Karena E-KTP tersebut masih sah dan tetap berlaku meski sudah kadaluarsa sekalipun," tegas Politisi PDIP tersebut.

Tjahjo menambahkan, E-KTP juga masih bisa digunakan untuk berbagai urusan di kantor atau lembaga mana pun walau masa berlakunya sudah habis.

"Jadi anda tak perlu takut dan khawatir ditolak saat menunjukkan E-KTP sewaktu ada razia kepolisian ataupun di saat mengurus surat-surat penting di kantor atau lembaga manapun," ungkap dia.

Tjahjo juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati kepada oknum yang mencoba mengambil keuntungungan, dengan cara membebankan biaya perpanjangan E-KTP. Alasannya, kata dia, ada beberapa kasus perpanjangan E-KTP yang disalahgunakan oknum dengan membebankan biaya pungutan pada masyarakat.

"Bagi masyarakat yang belum tahu hal ini, jangan mau jika anda dimintai uang oleh calo ataupun oknum petugas untuk mengurus dan membuat E-KTP yang baru lagi," kata Tjahjo. 

Read More

Singapura Bekukan 2 Rekening Terkait Skandal Korupsi PM Najib

Kepolisian Singapura membekukan dua rekening bank terkait penyelidikan perusahaan investasi Malaysia, 1MDB yang bermasalah. Hingga kini, otoritas Malaysia masih terus menyelidiki dugaan penyalahgunaan keuangan dan gratifikasi pada 1MDB yang menyeret Perdana Menteri Najib Razak.

"Pada 15 Juli 2015, kami mengeluarkan perintah di bawah Kode Prosedur Kriminal untuk melarang transaksi apapun pada dua rekening bank yang terkait penyelidikan," demikian pernyataan kepolisian Singapura, seperti dilansir Reuters, Rabu (22/7/2015).

Namun sayangnya, kepolisian Singapura tidak menyebut bank maupun pemilik rekening yang dibekukan itu, dengan alasan penyelidikan masih berlangsung. Pihak 1MDB atau 1Malaysia Development Berhad sendiri menolak untuk berkomentar.

Pembekuan dua rekening bank Singapura ini senada dengan langkah otoritas Malaysia membekukan puluhan rekening bank terkait penyelidikan 1MDB. Terlebih setelah surat kabar Amerika Serikat, Wall Street Journal(WSJ) melaporkan aliran uang negara sebesar US$ 700 juta atau setara Rp 9,3 triliun yang ditransfer ke dalam rekening pribadi PM Najib.

WSJ juga menyebut uang negara ditransfer melalui beberapa rekening, salah satunya bank Singapura bernama Falcon Bank. Laporan WSJ ini belum bisa diverifikasi kebenarannya. Tapi PM Najib telah menyampaikan bantahannya atas laporan WSJ tersebut.

Dalam keterangan terpisah, Bank Sentral Singapura menyatakan pihaknya melakukan komunikasi dengan beberapa lembaga keuangan terkait penyelidikan 1MDB. Bank Sentral Singapura juga menyatakan bahwa Falcon Bank bekerja sama dengan baik dalam penyelidikan.

Sedangkan Otoritas Moneter Singapura (MAS) menyatakan terus memeriksa kemungkinan pelanggaran yang dilakukan bank-bank Singapura dalam mengidentifikasi nasabah maupun transaksi mencurigakan. Menurut MAS, sejauh ini bank-bank di Singapura bersedia bekerja sama dengan pihaknya.

"Jika ada pelanggaran serius, maka tindakan serius juga akan dilakukan," tegas Direktur Pengelola MAS, Ravi Menon, dalam konferensi pers.

Read More

Soal LGBT, Aa Gym: Adam Itu Diciptakan untuk Hawa Bukan Asep

Pernikahan sesama jenis atau LGBT (Lesbian Gay Bisexual dan Transgender) yang baru-baru ini telah dilegalkan di sejumlah negara mengundang komentar ustad Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym.

Aa Gym dengan perumpamaannya menyatakan bahwa Adam (kaum lelaki) diciptakan Allah untuk berpasangan dengan Hawa (kaum perempuan) bukan dengan kaum lelaki lagi.

"Di Amerika diizinkan pernikahan sesama jenis padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Asep. Maaf kalau namanya Asep," ujar Aa Gym saat memberikan tausyiah dalam acara Halal Bihalal di halaman parkir barat Gedung Sate, Kamis (23/7/2015).

Para undangan dan hadirin yang mendengar pun tertawa mendengarnya.

Menurut Aa Gym, perkawinan sesama jenis merupakan hal yang salah. "Itu tidak benar, tidak fitrah, itu nafsu saja," katanya.

Ia pun berharap supaya aturan serupa tak diberlakukan juga di Indonesia karena menurutnya itu akan mendatangkan petaka.

"Itu akan jadi malapetaka bagi kita semua karena itu tidak normal. Kita aja jadinya dari ibu bapak yang berbeda," tutur Aa Gym.

Read More

English Rasa Indonesia

Bahasa Inggris memang nggak mudah, kalau kamu nggak teliti bisa-bisa grammar akan berantakan. Belum lagi dengan penulisannya yang sulit seringkali membuat kamu typo!

Nah, kalau tulisan-tulisan Bahasa Inggris yang ngaco tersebut tertulis di spanduk yang terletak di tempat umum gimana ya? miris sekaligus bikin ngakak!

 1. Wah!

2. Mestinya safety ya...

3. Snack mungkin....

4. Asal menerjemahkan

5. Krim bad? Nggak Limbad sekalian

6. Seefoot, lho kok malah liat kaki...

7. Maksudnya dark ya, salah jadi 'duck' atau bebek

8. Istrinya siapa yang 'digratiskan'?

9. Dipikir handphone bisa 'berdiri' ya...

10. Kalau ini sudah terlalu

11. Yang nulis lagi galau...

12. No comment

13. No comment lagi

14. Lagi-lagi no comment

15. Entahlah pak gurunya

16. Asal aja

17. Si sopir yang Sunda ingin membuktikan bisa ngomong F

18. Ya, ya, ya....

19. Yang penting sok Inggris

20. Ini benar-benar memperhatikan EYD

21. Sesukanya yang bikin deh

22. Gak paham maksudnya

23. Turisnya yang baca bakal melongo

24. Upps!

25. Yang penting pelanggan paham

Read More